Menavigasi Regulasi Baru: IKPI Surabaya, ASTINDO, dan OCBC Bedah 'Tax Update' Sektor Travel

SURABAYA – Sektor industri biro perjalanan dan agen wisata (travel) menghadapi tantangan ganda: memacu pemulihan volume bisnis sekaligus beradaptasi dengan pengetatan kepatuhan pajak yang makin spesifik. Menjawab dinamika tersebut, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya berkolaborasi dengan Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) dan Bank OCBC menggelar seminar edukatif “Tax Update Untuk Pengusaha Travel” di Ruang Menyala Financial Fitness Gym by Nyala | OCBC.

Edukasi strategis ini menghadirkan Ibu Any Palaud, S.E., S.H., M.H., BKP, praktisi senior sekaligus anggota IKPI Surabaya, sebagai pembicara utama. Di hadapan para pelaku usaha jasa titipan, keagenan, dan tur wisata, ia mengupas tuntas titik-titik krusial perpajakan yang kerap memicu salah kaprah administratif di industri ini.

Titik Krusial Pajak Industri Travel

Sektor travel memiliki karakteristik transaksi unik yang membedakannya dari industri manufaktur atau perdagangan umum. Diskusi dalam seminar ini menyoroti tiga kluster isu utama:

• Restrukturisasi PPN Jasa Agen Perjalanan: Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu (Deemed PPN) atas penyerahan jasa agen perjalanan seringkali menyisakan celah salah interpretasi dalam memisahkan nilai omzet bruto dan komisi bersih (margin).

• Kompleksitas Paket Wisata Domestik & Internasional: Pemilahan komponen objek pajak antara transportasi (yang dibebaskan atau tidak terutang) dengan akomodasi dan jasa pemandu sering memicu kerancuan dalam penerbitan faktur pajak.

• Mitigasi Risiko Potongan Pajak Penghasilan (PPh): Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perantara versus jasa penyediaan tempat/fasilitas yang memerlukan ketelitian kontrak tertulis agar terhindar dari koreksi fiskal saat pemeriksaan.

Catatan Kritis: Bagi pengusaha travel, akurasi pembukuan bukan sekadar alat pelaporan, melainkan benteng margin keuntungan yang tipis. Kekeliruan dalam mengklasifikasikan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atas komponen tur dapat secara instan menggerus profitabilitas akibat sanksi administrasi perpajakan yang bersifat akumulatif.

Sinergi antara IKPI Surabaya, ASTINDO, dan OCBC ini menegaskan pentingnya pembaruan pemahaman regulasi agar pelaku usaha travel dapat bergerak maju dengan kepastian hukum dan struktur finansial yang sehat.