Akurasi Finansial & Kepastian Hukum: Tjong Lie Min Bedah Mitigasi Risiko Pajak Korporasi

SURABAYA – Di tengah penegakan regulasi perpajakan yang kian ketat, perusahaan dituntut tidak hanya mahir dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga harus kuat secara formal yuridis. Membedah tantangan multidimensi ini, Ibu Tjong Lie Min, S.E., S.H., M.M., praktisi senior sekaligus pakar perpajakan, hadir sebagai narasumber utama dalam forum edukasi perpajakan untuk mengupas strategi menghadapi pemeriksaan serta mitigasi risiko sengketa fiskal.

Memanfaatkan latar belakang keahliannya yang komprehensif di bidang akuntansi (S.E.), hukum (S.H.), dan manajemen (M.M.), ia memaparkan bagaimana korporasi harus bersikap proaktif dalam mengamankan posisi pajaknya tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku.

3 Pilar Prefentif Tata Kelola Pajak Modern

Dalam sesi pemaparannya, diskusi difokuskan pada pentingnya menyinkronkan aspek bisnis dengan kepastian hukum perpajakan melalui tiga pilar utama:

• Sinkronisasi Legalitas Kontrak dan Substansi Keuangan: Banyak koreksi pajak terjadi karena ketidaksesuaian antara klausul dalam kontrak bisnis (aspek hukum) dengan realisasi pencatatan akuntansi (aspek finansial). Memastikan keduanya selaras adalah langkah awal menghindari dispute.

• Manajemen Pembuktian dalam Pemeriksaan (Tax Audit): Menghadapi pemeriksaan pajak memerlukan kesiapan dokumen pertanggungjawaban yang runtut. Kekuatan pembuktian formal dan material menjadi kunci utama agar argumentasi wajib pajak dapat diterima oleh otoritas fiskal.

• Mitigasi Sengketa hingga Ranah Banding: Ketika terjadi perbedaan interpretasi regulasi, perusahaan harus memahami hak dan jalur hukum yang tersedia—mulai dari proses keberatan hingga banding di Pengadilan Pajak—secara terukur dan berbasis risiko manajemen.

Catatan Kritis: Pajak adalah produk hukum yang mekanismenya dijalankan melalui angka keuangan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah perpajakan tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan akuntansi semata. Korporasi membutuhkan arsitektur kepatuhan yang mengintegrasikan validitas hukum dan akurasi komersial guna meminimalkan eksposur sanksi administrasi yang destruktif bagi arus kas perusahaan.

Forum ini kembali menegaskan bahwa di era transparansi saat ini, kepatuhan pajak yang kokoh adalah hasil dari manajemen risiko yang terintegrasi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan rutin di akhir bulan.